Bank Dunia Pangkas Proyeksi Ekonomi RI 2026 Jadi 4,7 Persen

JAKARTA, METRO–Bank Dunia atau World Bank memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 4,7 persen terhadap produk domestik bruto (P­DB). Angka ini lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya yang dirilis Oktober 2025 sebesar 4,8 persen.

Revisi tersebut disampaikan dalam laporan East Asia and Pacific (EAP) Economic Update edisi April 2026 yang dirilis pada awal April 2026. Dalam laporan itu, Bank Dunia menilai perlambatan ekonomi Indonesia dipicu oleh tekanan eksternal.

“Pertumbuhan eko­no­mi Indonesia diproyeksikan melambat menjadi 4,7 persen, karena hambatan dari kenaikan harga mi­nyak dan sentimen penghindaran risiko,” tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Minggu (12/4).

Disisi lain, proyeksi tersebut juga lebih rendah dibanding capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelumnya yang mencapai 5,1 persen. Meski de­mikian, Bank Dunia memperkirakan ekonomi nasional akan kembali me­nguat pada 2027 dengan pertumbuhan mencapai 5,2 persen.

Kenaikan itu didorong oleh peningkatan investasi, termasuk dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantata atau Danantara, serta pelonggaran kebijakan moneter.

Tidak hanya Indonesia, kawasan Employee Assistance Program (EAP) juga diprediksi mengalami perlambatan pada 2026. Pertumbuhan regional di­per­kirakan turun menjadi 4,2 persen, dari sebelumnya 5,0 persen.

Bank Dunia menilai perlambatan ini dipicu oleh guncangan eksternal, terutama kenaikan harga e­nergi akibat konflik di Ti­mur Tengah serta meningkatnya hambatan perdaga­ngan global.

Sementara itu, Direktur Penelitian Kelompok Bank Dunia Aaditya Mattoo me­ngungkapkan bahwa kawasan EAP sebenarnya memiliki ketahanan eko­nomi yang cukup kuat. Namun, tekanan global saat ini berpotensi mengganggu kinerja ekonomi.

“Namun tantangan sa­at ini dapat meningkatkan beban ekonomi dan menghambat pertumbuhan pro­duktivitas,” ujar Aaditya.

Lebih lanjut, dampak konflik di Timur Tengah dinilai berbeda pada tiap negara, tergantung tingkat ketergantungan terhadap impor energi, kerentanan ekonomi, serta fleksibilitas kebijakan masing-masing. Bank Dunia memperingatkan, jika konflik berlangsung lebih lama dan semakin intens, kondisi ini dapat memperburuk situasi ekonomi serta menekan pertumbuhan kawasan secara keseluruhan.

Bahkan, kenaikan harga bahan bakar hingga 50 persen yang berlanjut berpotensi menurunkan pen­dapatan masyarakat di kawasan hingga 3–4 persen. Untuk meredam dampak tersebut, Bank Dunia menyarankan pemerintah di kawasan EAP memberikan dukungan yang lebih terarah.

“Bantuan perlu difokuskan kepada kelompok ma­syarakat berpendapatan rendah serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar tetap efektif tanpa membebani keua­ngan negara,” tukasnya. (jpg)