3 weeks ago
49
PADANG, METRO–Memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang optimal di Sumatera Barat, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi.
Kunjungan Kakanwil DJPb Sumbar bersama rombongan diterima Ketua DPRD Sumbar di ruang kerjanya. Selasa (7/1). Syukriah HG menekankan pentingnya pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih efektif, terutama dalam percepatan pelaksanaan DAK fisik.
“Kegiatan DAK fisik seharusnya dilaksanakan di awal tahun, bukan di akhir. Hal ini agar pencairan anggaran mampu menumbuhkan perekonomian daerah lebih cepat,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk memastikan anggaran yang ditransfer dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap penggunaan anggaran tahun 2025 lebih efektif dan efisien, dengan memastikan dana bantuan dari pusat sampai tepat sasaran,” tambah Syukriah.
Syukriah juga mengangkat isu pengelolaan potensi ekspor Sumatera Barat yang belum maksimal. Ia menyoroti bahwa bahan-bahan perkebunan dan pertanian dari Sumbar sebagian besar diekspor melalui Medan, sehingga data ekspor Sumbar menjadi kurang jelas. Ia mendorong munculnya eksportir lokal yang memanfaatkan pelabuhan Teluk Bayur.
“Teluk Bayur adalah pelabuhan terbesar di kawasan barat Indonesia yang memiliki akses strategis ke Benua Afrika. Bahkan, negara-negara Afrika telah meminta Indonesia untuk menyuplai bahan pangan dan hasil perkebunan,” ujarnya.
Kakanwil DJPb berharap kunjungan ini dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif. Sinergi yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan dampak positif dari penggunaan anggaran bagi masyarakat Sumatera Barat.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyambut baik kunjungan ini dan menegaskan pentingnya pemahaman peran semua pihak dalam pengelolaan anggaran.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait sangat menentukan efektivitas anggaran untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” kata Muhidi.
Ia juga menambahkan bahwa keterbukaan koordinasi yang diinisiasi DJPb memberikan gambaran positif dalam mendorong pembangunan Sumatera Barat yang lebih maju. “Sinergi yang kuat akan membawa Sumatera Barat pada kemajuan pembangunan yang lebih baik kedepannya,” tutupnya.
Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memaksimalkan potensi pembangunan di Sumatera Barat.(hsb)
