Penggunaan BBM Subsidi tak Tepat Sasaran, Andre Rosiade Sarankan Perpres 191/2014 Direvisi

JAKARTA, METRO–Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong agar peng­gu­naan bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti solar dan pertalite tetap sasaran. Ia menyarankan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM direvisi karena dianggap banyak kelemahan.

“Dari tahun 2022 waktu Pak Alfian (Alfian Nasution) ditugaskan jadi Direk­tur Utama Pertamina Patra Niaga saya sudah koordinasi dengan beliau dilan­jut­kan oleh Pak Riva (Riva Siahaan), bahkan saya sudah ke BPH Migas. Sebenarnya draf-nya, po­kok aturan turunannya sudah selesai, tapi Ketua BPH Migas-nya tidak be­rani mengambil keputusan, karena Perpres itu me­ngan­dung kelemahan,” kata Andre Rosiade saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran di­reksi PT Pertamina (Per­sero), Selasa (3/12).

Andre Rosiade menjelaskan kelemahan dari Perpres tersebut karena BBM subsidi masih ditemukan digunakan oleh banyak kendaraan mewah, dan kendaraan yang tidak sesuai peruntukkannya. Pa­dahal BBM subsidi ini semestinya dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu, ekonomi lemah, dan terdaftar dalam DTKS serta pelaku UMKM.

“Mulai dari yang tidak berhak seperti truk odol, truk industri bahkan mobil-mobil yang berharga 700 juta, Pajero, Fortuner dan rasanya orang mampu, bisa mengonsumi solar subsidi,” sebut politisi Partai Gerindra asal Sumbar ini.

Menurut Andre, langkah Pertamina menerapkan penggunaan QR Code untuk pembelian BBM subsidi belum sepenuhnya menjadi solusi untuk membatasi penggunaan BBM subsidi sehingga penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Andre menegaskan, dengan dilakukannya revisi terhadap Perpres 191 Tahun 2014 akan menjadi solusi sebenarnya dari persoalan ini.

“Pak Simon (Simon Aloy­sius Mantiri) ini Dirut Pertamina yang orangnya Presiden. Jadi harapan kita beliau bisa langsung komunikasi dengan Pak Presiden. Harapan kita itu bisa dibereskan, Perpres 191 Tahun 20214 ini. Ini sederhana Pak, kalau itu dibereskan jelas tepat sasaran. Jadi QR-QR yang dilakukan Pertamina saat ini hanya sebatas mendata, tidak bisa membatasi. Yang mem­batasi itu Perpres 191 Tahun 2014, perlu Pak Simon sampaikan kepada Presiden Prabowo,” tutur Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.

Selain soal BBM subsidi, Andre juga menyampaikan persoalan Perta­shop yang banyak dikeluhkan pelaku UMKM. Persoalan ini juga tak terlepas dari kurang diminatinya Pertashop karena adanya disparitas harga BBM yang tinggi.

“Soal Pertashop, ini penting banyak pengusaha UMKM menjerit. Mungkin Pertamina harus cari solusinya. Orang-orang kecil yang terlanjur investasi di Pertashop lalu pesantren-pesantren yang kemarin pengen punya Pertashop mereka sekarang bisnisnya tutup. Jadi kalau bapak jalan-jalan keliling Indonesia banyak Pertashop kosong, karena nggak bisa jalan,” tutur Sekretaris Fraksi Gerindra MPR ini.

Andre Rosiade berha­rap, permasalahan ini bisa diselesaikan oleh Pertamina dibawah kepemimpinan Dirut yang baru Simon Aloysius Mantiri dan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi.

“Harapan saya tahun 2025 permasalahan ini bisa tuntas, supaya Pertamina gak impor clude (CPO) terus. Karena kita semua tahu tujuan Pak Prabowo menjadi Presiden RI berkeinginan bagaimana Indonesia ini bisa berswasembada pangan, swasembada energi, berdikari dan berdiri di kaki sendiri. Harapan saya Pak Simon sebagai orangnya Prabowo bisa mewujudkan itu dengan me­mimpin Pertamina. Ka­mi akan mengawal dan mensupport Pak Simon,” tegas Ketua DPD Gerindra Sumbar ini. (*)