Rencana Tata Ruang Kota Batusangkar, Bupati Konsultasi dengan Kementerian ATR BPN

TANAHDATAR, METRO— Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Batusangkar, Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM lakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Jumat (20/12) di Ja­karta Selatan.

Kehadiran orang nomor satu di Luhak Nan Tuo itu disambut langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN H. Ossy Dermawan B. Sc, M. Sc yang didampingi Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN di ruang kerja­nya.

Pada kesempatan ter­sebut Bupati Eka Putra menyampaikan kehadirannya guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042, yang mana disebutkan pada pa­sal 11 bahwa sistem pusat permukiman di Kabupaten Tanah Datar lebih lanjut diatur dalam RDTR dengan Peraturan Bupati.

Menurutnya, sistem pu­sat permukiman yang menjadi prioritas utama adalah Pusat Kegiatan Lo­kal (PKL) yang melayani kegiatan skala kabupaten, yang dalam hal ini adalah kawasan perkotaan Batusangkar yang juga menjadi ibukota Kabupaten Tanah Datar.

Lebih lanjut Bupati Eka Putra katakan, untuk me­wujudkan hal tersebut tentu dibutuhkan dokumen penyusunan RDTR dari Kementerian ATR.

“Penyusunan RDTR juga berpengaruh besar pada penyelenggaraan urusan perizinan berusaha. RDTR yang telah disusun nantinya akan diintegrasikan ke dalam Peri­zinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), yang mana pemohon akan diberikan kemudahan untuk mengonfirmasi perizinan menggunakan mekanisme Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) secara otomatis,” urainya.

Ke depannya, kata Bupati, dengan adanya dokumen RDTR tersebut akan memudahkan investor berinvestasi di Kabupaten Tanah Datar dengan cakupan wilayah kawasan Per­kotaan Batusangkar memiliki luas 7.720,20 hektare sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 650/79/PUPRP/2023 tanggal 07 Februari 2023. Secara administratif terdiri dari 6 kecamatan dan 14 nagari (wilayah administratif setingkat desa).

“Keberadaan RDTR sebagai salah satu jaminan investasi bagi pemodal sangat dibutuhkan agar pembangunan yang terarah dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ketersediaan pangan di Kabupaten Tanah Datar, dengan harapan akan memiliki peran lebih jauh dan lebih penting dalam mendukung pembangunan da­erah hingga nasional untuk mencapai cita-cita Indonesia emas tahun 2045,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Menteri ATR/BPN H. Ossy Dermawan B.Sc, M.Sc, menyambut baik kehadiran pimpinan daerah untuk jemput bola terkait dokumen penyusunan RDTR di Kabupaten Tanah Datar.

“Saya apresiasi keha­diran pak Bupati Eka Putra disini, yang melakukan jemput bola dengan berkoordinasi dan konsultasi langsung ke Kementerian ATR terkait dokumen pe­nyusunan RDTR di Kabupaten Tanah Datar. InsyaAllah Kami akan bantu dan menindaklanjuti se­kaligus pembiayaannya,” ucapnya.

Diakhir pertemuan, Bupati Eka Putra juga menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan dan respon baik dari Wamen dan Dirjen Tata Ruang untuk menindaklanjuti de­ngan menerbitkan dokumen RDTR tersebut.  “Alhamdulillah dan terima­kasih Bapak Wamen dan Dirjen Tata Ruang atas bantuan kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, “ pungkas­nya. (ant)