Tekan Angka Kemiskinan, Perangkat Daerah Didorong Laksanakan Program Tepat Sasaran

TANAHDATAR, METRO–Dalam rangka pengu­rangan kemiskinan, Pem­kab Tanah Datar mendo­rong perangkat daerah wajib memastikan program yang dilaksanakan memiliki kontribusi langsung dan terukur terhadap masya­rakat. Hal itu disampaikan Kepala Bappedda dan Litbang Tanah Datar, Adri­yanti Rustam saat rapat koordinasi penanggula­ngan kemiskinan tahun 2026, di aula Bappeda dan Litbang Kamis, (9/4).

Adriyanti mengatakan, dalam upaya penurunan tersebut ada tiga strategi pada 10 perangkat daerah yang dialaksanakan de­ngan jumlah kegiatan sebanyak 71 sub kegiatan.

Yang pertama, pe­ngurangan beban pengeluaran masyarakat yang dilaksanakan 6 OPD, yakni Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas PMDPPKB, Dikbud, Dinkes, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Pertanian dengan jumlah kegiatan sebanyak 41 sub kegiatan.

Yang kedua, mening­katkan pendapatan masya­rakat yang dilaksanakan oleh satu OPD yakni Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian jumlah kegiatan 2 sub kegiatan.

“Yang ketiga, penuruanan jumlah kantong-kantong kemiskinan yang dilaksanakan 3 OPD yakni, Dinas Pendidikan dan Kebuduyaan PUPR, Perkim LH, Perkim dan LH dengan jumlah kegiatan sebanyak 28 sub kegiatan,” jelas Adriyanti.

Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly juga selaku Ketua Tim  Penanggulangan Kemiskinan, me­nyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Wabup menyebut, meskipun telah dilakukan semaksimal mungkin tetap dilakukan eva­luasi agar sepenuhnya itu tepat sasaran dan efektif.

Dia meminta kedepannya seluruh program pe­nanggulangan kemiskinan harus selaras dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

“Saya meminta setiap perangkat daerah wajib memastikan program yang dilaksanakan memiliki kontribusi langsung dan terukur terhadap penurunan kemiskinan, berbasis pen­dekatan “by name by address”, “ ujar  Wabup.

Seluruh perangkat da­erah diinstruksikan untuk bekerja secara terpadu dan tidak sektoral, menggunakan satu data kemiskinan (DTSEN) sebagai dasar intervensi, menghindari tumpang tindih program, berorientasi pada hasil nyata, memperkuat peran camat dan wali nagari sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan.

Sementara itu, berda­sarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan tren penurunan yang signifikan di­bandingkan tahun sebelumnya terjadi  penurunan 0,67 persen dibandingkan Tahun 2024 yang berada pada ang­ka 4,26 persen. (ant)