1 week ago
13
PADANG, METRO–Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni bersama beberapa anggota mendatangi Polda Sumatra Barat (Sumbar) untuk rapat dengar pendapat bersama Kapolda Irjen Pol Suharyono, pascainsiden penembakan Kompol Anumerta Ryanto Ulil Anshar yang membuat alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2012 itu tewas di parkiran Polres Solok Selatan.
Kompol Anumerta Ulil yang merupakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan yang ditembak rekan seniornya, Kabag Ops AKP Dadang Iskandar di Mako Polres Solok Selatan. Diduga pemicunya penembakan itu adalah AKP Dadang tidak terima rekanannya ditangkap terkait tambang illegal galian tipe C.
Sahroni dalam pertemuan itu menekankan kepada Irjen Pol Suharyono agar permalasahan ini disikapi dengan lugas. Dia juga meminta agar jajaran Polda Sumbar dan jajarannya untuk menutup seluruh tambang illegal di Sumbar.
“Ini momentum dimana bapak enggak main-main, bapak ini lurus-lurus aja. Dan kita berharap semua terkait apa yang terjadi di Solok Selatan diperiksa agar terang benderang apa yang terjadi,” kata Sahroni di hadapan Suharyono di Mapolda Sumbar, Senin (25/11).
Sahroni mengungkapkan penindakan tambang illegal merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebutkan siapapun di balik aktivitas tambang illegal yang merusak lingkungan itu harus ditindak tegas. Ia pun berharap permintaan itu disikapi Kapolda. Dan apapun keputusan Mabes Polri dan Polda Sumbar terkait kasus ini, maka itulah yang terbaik.
“Kita minta terkait illegal mining, apapun namanya, siapapun beking, tindak tegas. Siapapun yang terlihat di dalamnya, siapapun bekingan, hajar. Termasuk anggota polri. Jangan ada lagi. Pak kapolda di dalam rapat memberikan perintah tegas kepada seluruh kapolres untuk melakukan tindak penegakan hukum kepada ilegalnya mining. Dan itu disambut oleh para kapolres dengan siap atas perintah pak kapolda,” sambungnya.
Selain itu, Sahroni, menekankan pentingnya sikap humanis di lingkungan internal kepolisian. Hal ini menyikapi kasus tewasnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Ulil Anshar.
“Makanya saya berpesan humanisme terhadap lingkungan internal, kepada bawahannya, untuk menjalin silaturahmi dan solidaritas yang kuat. Kenapa? Karena ada hubungan antara pimpinan dan bawahan. Jangan menciderai perasaan anggota. Jangan menyakiti hati daripada anggota,” jelasnya.
Dikatakan Sahroni, seorang pemimpin adalah pucuk dari segala tongkat komando di wilayahnya. “Ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran kita semua tentunya agar tidak terulang kembali apa yang terjadi beberapa hari di Sumbar,” kata dia.
Sahroni mengakui sudah mendapat informasi detail permalasahan penembakan tersebut. Bahkan dia juga telah bertemu langsung dengan AKP Dadang di sel tahanan. Ada beberapa hal yang diperoleh Sahroni. Namun dia enggan menyampaikan ke publik.
“Tadi juga sudah melihat langsung pelaku yang mana pelaku menyampaikan beberapa hal yang tidak mungkin saya sampaikan di sini,” katanya.
Terkait bekingan, Sahroni juga enggan berkomentar. Dia menyerahkan semuanya kepada penyidik kepolisian untuk menyampaikan. “Untuk beking siapa dan dimana, itu penyidik yang menyampaikan. Kami tidak masuk ke dalam ranah terkait penyidikan,” imbuhnya.
Sedangkan terkait senjata api yang digunakan pelaku menembak rekannya itu, Sahroni menyampaikan semua anggota polisi mempunyai integritas sendiri untuk senjata api. “Tentang momen khilaf atau hal lainnya itu, sudah ada aturan soal memegang senjata api, dan biarlah proses berjalan,” tutupnya.
Menanggapi arahan Komisi III, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan, mengatakan urusan penegakan hukum ini memang Polri harus maju terdepan, dan tentu ada langkah-langkah yang dilakukan, serta ada tahapan demi tahapan yang harus dilalui. Pihaknya pun akan segera menindak semua aktivitas tambang ilegal di Sumbar.
“Tentunya ita belum akan membuka sekarang, kalau namanya operasi dibuka berarti bocor. Apakah besok atau lusa, atau hari ini itu nanti. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI,” kata Irjen Pol Suharyono.
Untuk operasi menumpas tambang ilegal di Sumbar, tegas Irjen Pol Suharyono, akan disampaikan seperti apa hasilnya nanti. Diharapkannya untuk ditunggu kapan waktu pastinya. Operasi tersebut akan dilaksanakan dengan cara yang santun, bukan menggebu-gebu.
“Jangan sampai menyelesaikan masalah, kemudian muncul permasalahan baru. Kami tetap akan menjaga kondisi agar tidak panas, ingin menjaga situasi kondisi wilayah Sumbar tetap kondusif,” ujarnya.
Walaupun penegakan hukum, ungkap Irjen Pol Suharyono, Harkamtibmas harus terjaga. Walaupun kami memang punya tugas pokok fungsi pelayanan, melayani masyarakat dengan optimal, profesional, membimbing, mengayomi.
“Tetapi kalau urusan hukum, itu satu trik Polisi harus ada di atas tersangka. Kalau dalam bermitra, Polisi satu level dengan masyarakat. Kalau saat melayani, Polisi berada satu tim di bawah yang dilayani,” sebutnya.
Irjen Pol Suharyono menyebutkan dalam penegakan hukum akan ada langkah-langkahnya yang akan disampaikan kepada internal. Hal itu untuk menjaga kondusifitas wilayah Sumatera Barat, menjelang Pilkada serentak tanggal 27 November 2024.
“Untuk penegakan hukum terkait penindakan segala bentuk yang berkaitan dengan tambang ilegal akan dimatangkan perencanaannya, dan ketika sudah ada hasilnya akan disampaikan laporannya,” tutupnya. (rgr)
