5 hours ago
4
PADANG, METRO— Realisasi Inflasi Sumatra Barat (Sumbar) bulan Februari 2026 tercatat 0,3% (mtm) lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 0,68% (mtm). Lebih rendahnya realisasi inflasi Sumbar didorong deflasi pada sejumlah komoditas khususnya cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, serta beras.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan, penurunan harga komoditas tersebut di atas ditopang oleh masifnya pelaksanaan serangkaian intervensi yang dilakukan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) bersama mitra terkait baik melalui operasi pasar maupun pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM).
“Meski demikian, realisasi inflasi bulan Februari ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Januari yang mengalami deflasi 1,15% (mtm),” kata Abdul Majid melalui keterangan tertulis, Selasa (3/3).
Dijelaskan Abdul Majid, peningkatan inflasi Februari dipengaruhi penurunan produksi pangan di tengah peningkatan permintaan sejalan dengan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) bulan Ramadan, berlanjutnya kenaikan harga emas perhiasan, serta berakhirnya diskon tarif PAM di bulan Januari.
“Komoditas pangan utama yang mendorong kenaikan inflasi Februari adalah cabai merah, daging ayam ras, dan jengkol. Peningkatan harga cabai merah terjadi seiring dengan peningkatan permintaan ditengah penurunan pasokan,” ungkap Abdul Majid.
Abdul Majid menuturkan, komoditas cabai merah mengalami inflasi 14,54% (mtm), dipengaruhi penurunan produksi di daerah sentra khususnya di Pulau Jawa dan Lombok imbas tingginya intensitas hujan.
“Sementara itu harga daging ayam rasdan jengkol mengalami inflasi berturut-turut 2,70% (mtm) dan 23,67% (mtm). Kenaikan inflasi pangan lebih tinggi tertahan oleh deflasi cabai rawit, bawang merah, kangkung, telur ayam ras, bayam, dan beras,” tutur Abdul Majid.
Abdul Majid menambahkan, terjaganya pasokan cabai rawit, bawang merah dan telur ayam ras menjadi salah satu faktor penyebab relatif rendahnya inflasi Sumbar dibandingkan nasional.
“Sementara deflasi beras didukung oleh serangkaian kegiatan TPID baik dalam rangka menjaga pasokan, operasi pasar, maupun mendorong diversifikasi konsumsi jenis beras oleh masyarakat,” kata dia.
Secara spasial, kata Abdul Majid, seluruh kabupaten/kota perhitungan IHK pada Februari 2026 mengalami inflasikecuali di Kabupaten Pasaman Barat. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya (0,85%; mtm) dan terendah di Kota Padang (0,32%;mtm).
“Sementara di Kota Bukittinggi terjadi inflasi (0,50%; mtm). Sebaliknya Kabupaten Pasaman Barat melanjutkan deflasi (0,13%; mtm) setelah sebelumnya mencatatkan deflasi dalam sebesar -1,84% (mtm),” ujar dia,
Dengan kondisi tersebut, kata Abdul Majid, inflasi Provinsi Sumbar pada Februari meningkat secara tahunan. Pada bulan Februari 2026, inflasi Sumbartercatat 4,39% (yoy) meningkat dari bulan Januari yang sebesar 3,92% (yoy).
“Peningkatan inflasi tahunan bulan Februari dipengaruhi faktor low-base effectpenerapan diskon tarif listrik yang berlaku hingga Februari 2025. Secara tahunan tarif listrik mengalami kenaikan 96,51% (yoy),” ungkapnya.
Menurut Abdul Majid komoditas lainnya yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan bulan Februari diantaranya emas perhiasan (77,44%; yoy) , daging ayam ras (19,72%; yoy), beras (4,38%; yoy), dan mobil (8,41%; yoy).
“Ke depan, inflasi tahunan Sumbar diperkirakan akan terus menurun dan mencapai rentang target inflasi 2,5% + 1%. Selain dipengaruhi oleh berakhirnya faktor low base effect diskon tarif listrik, juga ditopang membaiknya pasokan seiring masa panen dan membaiknya jalur distribusi seiring progress perbaikan infrastruktur jalan,” ulasnya.
Meski demikian, kata Abdul Majid, sejumlah risiko masih perlu diperhatikan, antara lain peningkatan permintaan pangan strategis di masa Ramadan dan Idul Fitri, rigiditas konsumsi beras masyarakat, potensi aliran pasokan ke luar daerah akibat disparitas harga antarwilayah, berlanjutnya kenaikan harga emas perhiasan dan komoditas global, serta depresiasi nilai tukar rupiah sejalan dengan peningkatan tensi geo-politik global.
“Berkenaan dengan itu, sinergi pengendalian inflasi TPID akan terus dioptimalkan untuk menjaga inflasi Sumbar tetap terkendali dalam rentang sasaran. Untuk mendukung upaya pengendalian inflasi, KPwBI Sumbar bersama TPID Provinsi Sumbar terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui, Fasilitasi pertemuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam rangka akselerasi rekonstruksi sarana dan prasarana melalui Forum Dialog Ekonomi dan High Level Meeting (HLM) TPID,” tegasnya.
Selain itu, kata Abdul Majid, pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis TPID sebagai tindak lanjut HLM TPID untuk menjaga stabilitas harga pascabencana serta persiapan periode Ramadan dan Idul Fitri 2026. Mengintensifikasi Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sejak awal tahun, terutama menjelang bulan puasa dan Idul Fitri.
“Selanjutnya, Penguatan Kerja Sama Antar Daerah berbasis neraca pangan provinsi serta pemenuhan pasokan dari luar daerah dan perluasan program Sekolah Lapang DAUN dan DAUN BANGKIT guna meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat hilirisasi pangan. Terkahir, penguatan komunikasi kebijakan untuk mempengaruhi persepsi dan ekspektasi masyarakat, termasuk kampanye diversifikasi konsumsi beras guna meningkatkan efektivitas stabilisasi harga beras,” tukasnya. (rgr)
