6 hours ago
9
PADANG, METRO–Kisruh Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Ikatan Motor Indonesia Sumatera Barat (Sumbar) Senin (30/3) di Aula Kantor Gubernur Sumbar berbuntut panjang. Sejumlah klub menuntut transparansi proses verifikasi klub yang berstatus sebagai peserta dan peninjau pada musprovlub tersebut.
Tuntutan tersebut sebagai bentuk kekecewaan sejumlah klub karena hak mereka sebagai peserta tidak diakomodir dan hanya berstatus peninjau dalam forum tersebut.
Perwakilan Klub Smart Bung Hatta, Edi, menyampaikan kekecewaannya terhadap proses verifikasi peserta yang dinilai tidak tuntas dan tidak transparan. Ia menegaskan, pihaknya telah mengajukan bukti sebagai peserta sah, namun tetap tidak diakui sebagai peserta dalam musprovlub tersebut.
“Kami sudah mengajukan bukti-bukti hak sebagai peserta, namun tidak diakomodir dalam sidang,” ujar Edi, saat melakukan jumpa pers dengan sejumlah awak media Kamis sore (2/4).
Lebih jauh Edi mengungkapkan Musprovlub IMI Sumbar tersebut digelar karena Pengurus IMI Sumbar sebelumnya dibekukan oleh IMI Pusat. Kondisi ini terjadi karena adanya pelanggaran AD/ART oleh IMI Pusat.
Musprovlub IMI Sumbar digelar dengan ditetapkannya klub-klub sebagai peserta dan peninjau. Bagi yang ikut musprovlub, klub harus melengkap syaratnya hingga 31 Oktober 2025 lalu. Ada 86 klub yang melengkapi berkas.
“Namun, tiba-tiba ada pengunduran Ketua IMI Sumbar pada Desember 2025. Maka ditunjuklah caretaker melaksanakan musprovlub terhitung paling lambat tiga bulan, tepatnya Maret 2026,” ungkapnya.
Jelang musprovlub, Edi mengaku dirinya bersama klub lainnya diundang silaturahmi dengan IMI Pusat. Saat itu IMI Pusat menetapkan 20 klub sebagai peserta musprovlub.
Namun, ketika silaturahmi kedua maret, terjadi protes dari klub yang tidak masuk sebagai peserta. Menyikapi komplain tersebut maka klub-klub yang tidak masuk sebagai peserta diterima. Masing-masing klub diminta ajukan berkas.
Pada Maret 2026 dikeluarkan surat keputusan. Dari awalnya 20 klub yang diterima menjadi peserta, bertambah menjadi 35 klub. Namun klub-klub yang tidak masuk sebagai peserta juga masih komplain. Namun, komplain tersebut tidak ditanggapi lagi.
Menyikapi kondisi tersebut, Edi memilih forum di musprovlub tersebut untuk menyampaikan berbagai masalah verifikasi klub-klub ini. Karena menurut Edi, berdasarkan aturan organisasi, penetapan klub dilakukan satu bulan sebelum musprovlub. “Kalau musprovlub digelar 30 Maret maka kurang satu bulan, klub-klub tersebut sudah ditetapkan,” terangnya.
Edi juga mengungkapkan, menurut penelusuran klub, masih ada 15 klub lagi yang seharusnya bisa jadi peserta. Untuk mengakomodirnya, maka pembahasan yang terbaik seharusnya melalui musprovlub.
“Harusnya disampaikan ketika musprovlub saat dibuka registrasi peserta dan peninjau. Di situ harusnya disampaikan. Saya sudah sampaikan melalui email tapi tidak respon. Melalui musprovlub juga sudah saya sampaikan. Tapi tidak ditanggapi,” tambahnya.
Dengan perlakukan yang diterimanya tersebut, Edi mengaku dirinya kecewa sebagai klub. Pasalnya, kewajiban memenuhi syarat sebagai peserta sudah dipenuhi. Edi mencontohkan, klub yang yang bisa jadi peserta sudah terdaftar di IMI Pusat minimal satu tahun.
Sementara klubnya sudah terdaftar sejak Januari 2025 dan sudah diperpanjang. “Tapi kenyataannya kami tidak sebagai peserta hanya ditunjuk sebagai peninjau. Apa alasannya?” tanyanya.
Edi juga menyoroti jalannya persidangan yang dinilai tidak memberikan ruang musyawarah secara adil. Ia menyebut pimpinan sidang mengambil keputusan secara sepihak. “Pimpinan sidang langsung menskor dan meninggalkan forum sehingga pembahasan tidak tuntas,” katanya.
Kekecewaan serupa disampaikan Mirga Radecos Triputra dari Klub Busur. Ia mengaku heran karena klubnya hanya ditetapkan sebagai peninjau, meskipun telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi. “Kami sudah lengkapi semua syarat tapi tetap ditetapkan sebagai peninjau,” ungkapnya.
Ia menilai klub yang telah memenuhi syarat seharusnya diberikan hak suara penuh sebagai peserta dalam musyawarah, bukan sekadar menjadi peninjau.
Sorotan juga datang dari Mantan Ketua IMI Sumbar, Defri Nasli. Ia menilai persoalan yang terjadi sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara sederhana, yakni membuka data verifikasi secara transparan dalam forum. “Masalah ini sederhana yaitu membuka data verifikasi peserta secara langsung dalam forum,” ujarnya.
Defri menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan membuat kericuhan. Menurutnya, klub-klub hanya berupaya memperjuangkan hak mereka sebagai peserta yang sah. “Tidak ada niat ricuh, klub hanya menuntut haknya,” tegasnya.
Sementara itu, dari pihak pusat, Wakil Ketua Umum Organisasi IMI, John Ismadi Lubis, menyatakan, musyawarah tersebut belum menemui jalan buntu dan hanya ditunda. “Musyawarah ini hanya tertunda, bukan deadlock,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, pelaksanaan musprovlub akan dijadwalkan ulang tanpa penambahan jumlah peserta. IMI Pusat, kata dia, mempersilakan klub yang tidak lolos verifikasi mengajukan keberatan melalui mekanisme resmi.
Situasi ini menempatkan musprovlub sebagai ujian bagi transparansi dan keadilan dalam tubuh organisasi. Sejumlah klub kini berharap adanya ruang dialog terbuka agar seluruh persoalan dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak berlarut-larut.(fan)
