Pemko Payakumbuh Lampaui Target Sertifikasi Aset 2025, 65 Persil Tuntaskan Pengamanan BMD

17 hours ago 9
SERAHKAN SERTIFIKAT—Kepala BPN Kota Payakumbuh Hardi Yuhendri, menyerahkan sertifikat kepada Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, di Ruang Kerja Wali Kota Payakumbuh, Rabu (25/2)

PAYAKUMBUH, METRO— Pemko Payakumbuh menerima penyerahan secara simbolis sertifikat hak pakai aset tanah ta­hun 2025 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh. Penye­rahan tersebut menjadi bagian dari upaya pengamanan dan penertiban administrasi Barang Milik Daerah (BMD).

Pada tahun 2025 Pemko Payakumbuh menargetkan penyelesaian sertifikasi sebanyak 150 persil. Namun realisasinya berhasil melampaui target, dengan 165 sertifikat diterbitkan dan diserahkan oleh BPN. Sertifikat diserahkan langsung oleh Kepala BPN Kota Payakumbuh, Hardi Yuhendri, kepada Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, di Ruang Kerja Wali Kota Payakumbuh, Rabu (25/2).

Dalam sambutannya, Zulmaeta, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin bersama BPN dalam percepatan sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah. “Penye­rahan sertifikat ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah serta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset Pemko Payakumbuh,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepastian hukum atas aset daerah sangat penting guna memastikan seluruh aset yang dimiliki benar-benar tercatat sebagai aset negara serta terlin­dungi secara hukum. “Ini menjadi anugerah bagi kita di bulan suci Rama­dan, yang patut kita syu­kuri,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU­PR) Kota Payakumbuh, Muslim, memaparkan urgensi percepatan sertifikasi tanah aset. Ia me­nyebutkan proses sertifikasi telah mencapai 59­,16,% dari total persil 1212 Persil tanah yang menjadi target penyelesaian.

Hingga tahun 2025, total tanah aset Pemko Pa­yakumbuh tercatat sebanyak 1.323 persil, dengan 760 persil telah bersertifikat dan 563 persil belum bersertifikat. “Percepatan sertifikasi ini penting untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD, memberikan kepastian hukum atas aset dae­rah, serta mendukung pemenuhan target MCP KPK terkait pengamanan ba­rang milik daerah,” jelasnya.

Tak hanya itu, Ia juga menjelaskan untuk tahun 2026 ditargetkan kembali penyelesaian sertifikasi sebanyak 150 persil. A­dapun progres sertifikasi yang telah terbit pada tahun 2026 di antaranya meliputi tanah Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat. Sementara, Berkas yang sudah di proses di BPN meliputi 22 bidang tanah jalan, Pasar Ibuh 3 bidang, RSUD Adnan WD 1 bidang, Pasar Blok Timur 1 bidang, serta sejumlah aset stra­tegis lainnya seperti Pa­norama Ampangan, Museum Eks RPH, RTH Ratapan Ibu, GOR Nan Ompek, dan beberapa tanah sekolah dasar.

Selain itu, Muslim juga memperkenalkan inovasi percepatan sertifikasi me­lalui pengembangan Sis­tem Informasi Geospasial dan Manajemen Agraria (SIGMA), yang merupakan kolaborasi lintas OPD bersama Dinas Kominfo dan BKD.

Melalui SIGMA, proses pengajuan persyaratan sertifikasi yang sebelumnya dilakukan secara ma­nual kini terintegrasi da­lam satu aplikasi, sehingga lebih efektif dan efisien.  Sistem ini juga menyediakan database tanah aset yang akurat dan valid, meliputi luas tanah, koordinat, batas tanah, status sertifikasi, hingga dokumentasi aset. “Dengan SIGMA, monitoring per­kembangan sertifikasi men­jadi lebih mu­dah dan akurat, sekaligus mempercepat pengamanan tanah aset Pemerintah Kota Pa­yakumbuh,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPN Kota Payakumbuh, Hardi Yuhendri, turut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin baik dengan Pemko Payakumbuh “Alhamdulillah, berkat ko­laborasi yang solid, target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Kami berharap ke depan sinergi ini terus diperkuat agar target 150 persil pada tahun 2026 dapat segera direalisasikan, sehingga pemenuhan target MCP KPK tidak memerlukan waktu yang terlalu lama,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas  PUPR yang selama ini aktif memfasilitasi dan menyiapkan seluruh persyaratan administrasi da­lam setiap proses sertifikasi. “Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut demi memastikan seluruh aset Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki kepastian hukum yang jelas dan terlindungi dengan baik,” tutupnya. (uus)

Read Entire Article
Energi Alam | Padang | | |