Tunjuk PIC untuk Setiap Kabupaten/Kota, Pemprov Sumbar Terapkan Pola Baru Koordinasi Pembangunan

PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menerapkan pola baru dalam memperkuat koordinasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penunjukan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai narahubung atau person in charge (PIC) percepatan koordinasi pem­bangunan untuk ma­sing-masing kabupaten/kota di Sumbar.

Gubernur Sumbar, Mah­yeldi Ansharullah menegaskan langkah ini me­rupakan bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pembangunan yang lebih terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

“PIC ini kita harapkan menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah provinsi dengan kabupa­ten dan kota. Dengan begitu, setiap program pembangunan dapat berjalan lebih sinkron, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Mah­yeldi saat memimpin ra­pat penunjukan nara­hubung/PIC di Istana Gubernuran, Jumat (27/3).

Menurutnya, penunjukan PIC bukan sekadar penugasan administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan orkestrasi pemba­ngu­nan berjalan lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa penguatan koordinasi dan komunikasi lintas pemerintahan menjadi kunci dalam percepatan pembangunan daerah. “Sinkronisasi yang kuat adalah kunci. Ketika perencanaan terintegrasi dengan baik, pelaksanaan di lapangan akan lebih efektif dan hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.

Gubernur juga mengingatkan seluruh na­ra­hu­bung/PIC agar menjalankan peran secara aktif, responsif, dan solutif dalam mengawal program prioritas, sekaligus mampu menjawab berbagai dinamika dan tantangan di masing-masing wilayah.

Penunjukan ini diharapkan dapat meminimalisir tumpang tindih program serta memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pa­da kesejahteraan ma­sya­rakat.

Adapun Rincian Daftar Narahubung/PIC Pemprov Sumbar untuk Masing-Ma­sing Kabupaten/Kota tersebut, antara lain 1.        Kabupaten Pasaman Barat – Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sumbar, 2.               Kota Bukittinggi – Kepala Bappeda Provinsi Sumbar,  3.            Kabupaten Pasaman – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumbar, 4.         Kota Payakumbuh – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, 5.            Kabupaten Kepulauan Men­tawai – Kepala Kesbangpol Provinsi Sumbar, 6.               Kabupaten Pesisir Selatan – Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar, 7.   Kabupaten Tanah Datar – Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sumbar,    8.            Kabupaten Solok – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar, 9.            Kabupaten Limapuluh Ko­ta – Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar.

Selanjutnya 10.             Kota Padang – Asisten E­konomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar,

11. Kota Solok – Kepala Dinas Perhubungan Pro­vinsi Sumbar, 12. Kota Pa­dang Panjang – Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sum­bar, 13.  Kota Sa­wahlunto – Asisten Admi­nistrasi Umum Setdaprov Sumbar,  14.               Kabupaten Sijunjung – Sekretaris DPRD Provinsi Sum­­bar,  15. Kota Pa­ria­man – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, 16.       Kabupaten Dharmasraya – Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pembangunan,     17.          Kabupaten Agam – Kepala Dinas Perkebu­nan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar,                18.          Kabupaten Pa­dang­ Pariaman – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, 19.          Kabupaten Solok Selatan – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar.

Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan Sumatera Barat yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. (fan)