Viral Isu Menteri Pariwisata Menggunakan Sepatu di Masjid, Pemprov Sumbar Pastikan itu Tidak Benar

04 Mei 2026 | 11:47 WIB04 Mei 2026 | 11:48 WIB

PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait kunjungan kerja Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, ke Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pada 29 April 2026.  Dalam unggahan tersebut dikatakan, Menteri Pariwisata me­ngenakan sepatu di dalam masjid. Pemprov Sumbar pastikan informasi tersebut tidak benar.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar, Nolly Eka Mar­dianto menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan kesalahpahaman dan tidak sesuai fakta di lapangan.

Ia menyampaikan, dirinya turut mendampingi langsung rangkaian kegiatan kunjungan kerja Men­teri Pariwisata selama berada di Sumbar, termasuk saat berkegiatan di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. “Saya menjadi bagian dari rombongan yang hadir dan menyaksikan langsung ke­giatan tersebut. Tidak benar Ibu Menteri memakai sepatu di dalam masjid, yang digunakannya adalah kaos kaki,” tegas Nolly di Padang, Sabtu (2/5).

Menurut Nolly, poto­ngan video yang beredar luas di berbagai platform media sosial telah menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Dalam video tersebut, Menteri Pariwisata tampak berjalan di atas karpet masjid menggunakan kaos kaki bukan sepatu, bentuknya saja yang mungkin menyerupai sepatu jika dilihat sekilas.

Ia menambahkan, seluruh rangkaian kunjungan Menteri Pariwisata di Sumbar, khususnya saat berada di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minang­kabawi, berlangsung de­ngan penuh penghormatan terhadap nilai, etika, dan adab yang dijunjung tinggi masyarakat Minangkabau. “Ibu Menteri beserta seluruh jajaran telah menjalankan tata krama yang sesuai. Perlu kami luruskan kembali bahwa tidak ada penggunaan sepatu di da­lam masjid sebagaimana yang disampaikan dalam sejumlah narasi tidak akurat yang beredar luas di media sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nolly menyayangkan maraknya pe­nyebaran informasi yang tidak terverifikasi di ruang publik. Ia menilai, penyebaran hoaks dan fitnah tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Perbedaan persepsi mungkin saja terjadi, namun menyebarkan informasi yang tidak benar dan menggiring opini ke arah negatif tentu bukan hal yang bijak, apalagi jika berpotensi menimbulkan perpecahan,” jelasnya.

Untuk itu, Pemprov Sumbar mengajak masya­rakat agar lebih bijak da­lam menerima dan me­nyebarkan informasi, de­ngan selalu mengedepankan verifikasi serta me­ngutamakan fakta di atas asumsi. “Mari kita bersama-sama menjaga ruang publik yang sehat dengan informasi yang benar dan bertanggung jawab,” pungkas Nolly. (fan)