Megawati Nilai Wacana Pilkada Melalui DPRD Bentuk Pengkhianatan Reformasi

JAKARTA, METRO—Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan penolakan tegas terhadap wacana pengubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pil­kada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD. Menurutnya, sikap tersebut sebagai bagian dari komitmen ideologis partai dalam menjaga demokrasi hasil Reformasi.

Pernyataan itu di­sam­pai­kan Megawati saat mem­­berikan pidato pada pe­nu­tu­pan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP Tahun 2026 yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1).

“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” kata Megawati.

Megawati menuturkan, Pilkada langsung merupakan capaian penting dari perjuangan panjang rakyat Indonesia pasca-Reformasi. Sistem tersebut, lahir sebagai koreksi atas praktik sentralisasi kekuasaan yang berlangsung selama puluhan tahun.

“Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang Rakyat untuk merebut kem­bali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme ke­kuasaan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD me­ru­pa­kan praktik masa lalu ya­ng tidak menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan. Megawati juga membantah anggapan bahwa sis­tem tersebut dapat menekan biaya politik secara signifikan.

“Sebaliknya, Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi Rakyat, mem­­perkuat legitimasi pe­mimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Karena itu, saya menegaskan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah,” ujarnya.

Menurut Megawati, si­kap konsisten PDIP dalam menolak Pilkada melalui DPRD merupakan wujud tanggung jawab ideologis untuk memastikan de­mo­krasi tidak mengalami kemunduran secara perlahan.

“Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak Rakyat memilih pemimpinnya sen­­diri,” tegasnya.

Megawati juga mengingatkan agar demokrasi tidak dikorbankan hanya demi alasan efisiensi atau stabilitas semata. Ia menilai, alasan-alasan tek­nokratis tidak boleh me­nge­sampingkan prinsip ke­daulatan rakyat.

“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang me­nga­baikan kedaulatan rak­yat,” pungkasnya. (jpg)