17 hours ago
7
MUSI BANYUASIN - Pemerintah Indonesia bertekad membenahi total pengelolaan sumur minyak rakyat. Langkah strategis ini dirancang untuk menciptakan sistem yang lebih aman, berlandaskan hukum yang jelas, sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat penambang.
"Pemerintah ingin memastikan kegiatan sumur minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan, " tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat melakukan kunjungan langsung ke lokasi produksi sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, pada hari Kamis (16/10/2025).
Kunjungan Menteri Bahlil ini merupakan tindak lanjut dari rapat tim gabungan yang digelar sepekan sebelumnya, tepatnya pada 9 Oktober 2025. Rapat tersebut berhasil merampungkan inventarisasi sumur minyak rakyat di seluruh penjuru negeri. Data yang terkumpul menunjukkan adanya 45.095 sumur yang tersebar di enam provinsi. Sumatera Selatan mendominasi dengan jumlah terbanyak, mencapai 26.300 sumur, di mana 22.381 di antaranya berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bahlil secara gamblang memaparkan langkah konkret pemerintah untuk memperkuat tata kelola sektor minyak rakyat. Salah satu kebijakan unggulan adalah skema pembelian hasil produksi minyak rakyat yang menetapkan harga 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP). Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian ekonomi bagi para penambang, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Dengan harga beli 80 persen dari ICP, masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan, " jelas Bahlil. Beliau menekankan bahwa legalisasi dan pengawasan menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah, agar masyarakat dapat terus menambang tanpa dihantui kekhawatiran terkait aspek hukum maupun keselamatan kerja.
Dalam dialog yang hangat dengan para penambang, Menteri Bahlil turut menyerap aspirasi, mendengar kisah pengalaman, serta harapan langsung dari para pekerja di lapangan. Anita, salah satu perwakilan penambang rakyat, mengungkapkan rasa lega yang mendalam atas kehadiran pemerintah yang memberikan kepastian hukum. "Dulu kami takut-takut mulut (tambang), sekarang sudah tenang karena pemerintah turun langsung dan memberikan solusi. Kami siap mengikuti aturan, " tuturnya dengan penuh keyakinan.
Menteri Bahlil menegaskan kembali, penataan sumur rakyat bukan semata-mata bertujuan mendongkrak produksi minyak. Lebih dari itu, inisiatif ini juga berfokus pada keberlanjutan ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup. Ia pun menginstruksikan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan SKK Migas untuk meningkatkan koordinasi dalam memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada para penambang. "Kalau semua pihak bekerja bersama, masyarakat akan sejahtera dan negara pun diuntungkan. Ini semangat keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, " tandas Bahlil.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyambut positif langkah pemerintah pusat dalam menata pengelolaan sumur minyak rakyat. Ia menilai terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi titik tolak penting bagi masyarakat untuk mengelola sumur minyak secara legal, aman, dan berkelanjutan. Herman meyakini Kabupaten Muba memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya energi rakyat.
"Selama ini banyak warga kita bekerja di sektor ini tanpa pembinaan dan menghadapi risiko keselamatan. Dengan permen ini, kita ingin masyarakat bisa bekerja secara aman dan berdaya, serta mendapatkan legalitas, " ujar Herman Deru.
Dalam rangkaian kunjungannya, Menteri ESDM juga meninjau pelaksanaan program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) di wilayah Muba. Selain itu, beliau juga memantau langsung pendistribusian LPG 3 kilogram, memastikan subsidi energi senilai lebih dari Rp80 triliun per tahun ini tepat sasaran dan benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.
Turut mendampingi Menteri ESDM dalam kunjungan ini adalah Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan Bupati Muba M Toha Tohet. (PERS)
