5 hours ago
4
Endrimelson
Kadiskop UKM Kabupaten Agam
AGAM, METRO–Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam,mencatat Sebanyak 1.406 unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Agam terdampak bencana banjir hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025 lalu. Ribuan pelaku usaha tersebut mengalami kerusakan usaha dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam, Endrimelson, mengatakan pelaku UMKM terdampak tersebar di berbagai kecamatan, antara lain Palembayan, Palupuh, Matur, Malalak, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, serta sejumlah wilayah lainnya.
“Sebanyak 1.406 pelaku UMKM terdampak bencana ini tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Agam,” ujar Endrimelson di Lubuk Basung, Rabu.
Ia menjelaskan, total kerugian akibat bencana hidrometeorologi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp220 miliar. Kerugian itu muncul karena banyak lokasi usaha mengalami kerusakan akibat banjir bandang, tanah longsor, maupun genangan banjir.
Menurutnya, UMKM yang terdampak mencakup berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, kuliner, dan jenis usaha kecil lainnya. Sebagian besar pelaku usaha kehilangan tempat usaha, peralatan produksi, hingga bahan baku yang rusak atau hanyut terbawa banjir.
“Pendataan ini dilakukan beberapa hari setelah bencana terjadi dan akan kami verifikasi ulang untuk memastikan akurasinya,” katanya.
Endrimelson menambahkan, saat ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam tengah melakukan penginputan data sebagai bagian dari penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas dampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang, dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Agam.
Ia menegaskan, data yang akurat dan mutakhir sangat dibutuhkan untuk mendukung perencanaan serta pelaksanaan pemulihan pascabencana secara efektif.
“Data yang valid menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan yang tepat,” ujarnya.
Data yang dihimpun mencakup kondisi sosial ekonomi pelaku UMKM, seperti mata pencaharian yang hilang, potensi pendapatan yang terdampak, hingga akses terhadap bantuan finansial, termasuk kemungkinan bantuan langsung tunai di masa mendatang.
Selain itu, data yang diinput juga meliputi identitas pelaku UMKM secara by name by address, tingkat kerusakan, luasan fisik bangunan usaha beserta nilai per meternya, taksiran nilai kerusakan dan kerugian, serta asumsi tingkat kerusakan. Penilaian luasan fisik dilakukan berdasarkan rata-rata Kabupaten Agam dengan mengacu pada nilai di bawah Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) bangunan gedung negara kategori sederhana.
Endrimelson menekankan pentingnya komitmen dan kecepatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam melengkapi data kebencanaan tersebut.
“Saya berharap seluruh OPD teknis segera menuntaskan proses penginputan data, agar penyusunan dokumen R3P dapat berjalan sesuai jadwal,” katanya.
Ia juga berharap kewajiban administrasi kebencanaan dapat segera diselesaikan, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bisa segera dilaksanakan demi pemulihan UMKM serta percepatan pembangunan daerah. (pry)
