Andre Rosiade Apresiasi Menteri ATR/BPN Berikan Kepastian Hukum Tanah Ulayat di Sumbar

1 week ago 23

PADANG, METRO–Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meng­apre­siasi Men­teri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Na­sional (ATR/BPN) Nusron Wa­hid yang memberikan penga­kuan dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat di Sum­bar. Ka­rena sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh ma­sya­­rakat Sumbar.

Hal itu terlihat dari dimulainya agenda sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Sumbar, Senin (28/4) di Auditorium Universitas Ne­geri Padang (UNP) yang dibuka langsung Menteri Nusron Wahid.

Turut hadir Andre Rosiade, Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Pa­dang Pariaman John Ken­nedy Azis, Kepala BPN/ATR Sumbar Teddi Guspriadi dan peserta dari tokoh masya­rakat dan adat dan Camat dari Kota Padang.

“Alhamdulillah, pak Men­teri ATR/BPN Nusron Wahid sudah datang ke Sumbar. Bertemu langsung dengan para kepala daerah dan ninik mamak dan tokoh adat di Sumbar. Memastikan bagaimana tanah ulayat di Sumbar yang sering menjadi sumber masalah karena kepastian hukumnya. Semoga dengan sosialisasi ini bisa lebih membuka pengetahuan ten­tang sertifikasi tanah ulayat ini,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

Andre menegaskan, Pemerintah Presiden Pra­bowo Subianto memiliki perhatian kepada Sumbar. Melalui Kementerian ATR/BPN, Presiden Prabowo ingin membantu para ninik mamak agar tanah-tanah ulayatnya bisa mendapatkan kepastian hukum.

“Acara ini terlaksana karena Presiden Prabowo ingin membangun Sumbar. Melalui Pak Menteri ATR/BPN, salah satunya dengan cara memberikan kepastian kepada ninik mamak untuk bisa memiliki sertifikat tanah ulayat secara gratis. Misalnya jika kaum itu jumlahnya 5 ribu orang, yang 5 ribu orang itu boleh tandatangan di lampiran sertifikatnya, ‘supaya tidak ada dusta di antara kita’, sehingga tanah ulayat itu tidak bisa dijual sepihak,” terang Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI.

Andre juga mendorong agar dilakukan pendataan kembali terhadap masjid, pesantren, madrasah dan rumah tahfizd yang tanahnya merupakan tanah wa­kaf tapi belum mempunyai serfitikat. Tanah-tanah ter­sebut dapat disertifikatkan sehingga punya kekuatan hukum.

“Banyak masjid, pesan­tren, madrasah, dan rumah tahfiz, di Sumbar dan Kota Padang itu didata yang belum bersertifikat dan bawa ke BPN. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Menteri ATR/BPN akan membantu sertifikatnya secara gratis. Jadi ingin menunjukkan keberpihakan kepada ke­­pada umat itu tidak omon-omon,” terang Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.

Selain itu, Andre juga menginformasikan bahwa saat ini Presiden Prabowo juga berusaha memperjuangkan agar hadirnya wisma Indonesia di Arab Saudi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh jamaah haji dan umrah asal Indonesia. “Bulan Mei ini pak Prabowo akan bertemu dengan pemerintah Arab Saudi. Presiden Prabowo akan minta tanah kepada pemerintah Arab Saudi untuk bangun Wisma Indonesia untuk jamaah haji dan umrah di sana. Jadi keberpihakan itu bukan dengan omon-omon, bukan dengan janji manis, tapi dengan kerja nyata,” jelas Andre.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan, pihaknya bertekad agar tanah-tanah ulayat di Sumbar terjaga, tidak ada orang lain yang mensertifikatkan ataupun kemudian men­datang­kan serta meng­­ker­jasama­kan tanpa adanya persetujuan dari ninik mamak dan pemuka adat. “Dengan itu harus tau petanya, mana yang tanah adat mana yang tidak supaya jelas. Jadi negara melakukan pensertifikatan tanah ulayat ini sebagai bentuk pengakuan supaya tidak dicaplok orang lain,” terang Nusron.

Read Entire Article
Energi Alam | Padang | | |