5 hours ago
1
AGAM, METRO–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian gelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah se-Sumatera Barat guna menghimpun berbagai masukan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Rapat koordinasi tersebut digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Padang, Selasa (13/1).
Dalam arahannya, Tito menjelaskan bahwa sejak awal pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana, termasuk di wilayah Sumbar. Mobilisasi tersebut melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah.
Ia menegaskan, pertemuan ini menjadi forum penting untuk membahas pembaruan situasi terkini pascabencana, khususnya setelah dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Tito menyebut dirinya dipercaya sebagai Ketua Satgas untuk tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. “Intinya, kita ingin membahas update situasi, khususnya setelah pembentukan Satgas. Sejak mendapat mandat ini, saya langsung melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga, serta berkoordinasi dengan masing-masing daerah terdampak,” ujarnya.
Menurut Tito, langkah tersebut dilakukan untuk memetakan kondisi riil kabupaten dan kota terdampak bencana dengan melibatkan pemerintah daerah secara langsung. Ia menekankan pentingnya memulai penanganan dari permasalahan yang paling mendasar.
“Memang we have to start from the problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu,” jelasnya.
Berdasarkan penilaian tim, secara umum terdapat 16 daerah terdampak dari total 19 kabupaten/kota di Sumbar. Namun, melalui indikator pada dasbor kebencanaan dan koordinasi intensif, pemerintah kabupaten/kota di Sumbar dinilai telah kembali berjalan secara umum. “Meskipun ada beberapa daerah yang rumah sakitnya mengalami overcrowded,” ungkap Tito.
Atas capaian tersebut, Mendagri mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar beserta seluruh pihak terkait yang dinilai cepat melakukan langkah-langkah pemulihan.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif cukup menggembirakan. Kenapa? Karena dari 16 daerah yang terdampak, hampir semuanya hijau untuk indikator jalannya pemerintahan kabupaten,” jelasnya.
Meski demikian melalui forum tersebut, Tito kembali memastikan berbagai indikator pemulihan tetap menjadi perhatian, mulai dari keberlangsungan pemerintahan, pelayanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti BBM, listrik, air bersih, internet, dan gas LPG.
Ia menekankan pentingnya masukan detail dari daerah agar pemerintah pusat dapat bergerak lebih tepat sasaran, terutama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Kita ingin detail titiknya disampaikan, terutama dalam R3P. Sehingga nanti bisa kita sampaikan ke pemerintah pusat, ke Menteri PU, Menteri Kesehatan, dan kementerian lainnya, supaya semua bisa bergerak,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, Tito juga mengidentifikasi sejumlah kabupaten di Sumbar yang masih memerlukan perhatian lebih, di antaranya Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Ia menegaskan, berbagai masukan dari kepala daerah akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Satgas di tingkat nasional.
Untuk itu, Tito meminta seluruh kepala daerah menyiapkan data lapangan secara lengkap dan akurat guna mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Daerah yang belum sepenuhnya pulih akan kami kendalikan lagi. Secepat mungkin kami tangani bersama-sama,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Agam, Ir H Benni Warlis, MM, Dt Tan Batuah, menambahkan sejumlah catatan berdasarkan indikator pada dasbor kebencanaan yang masih memerlukan atensi di Kabupaten Agam. Di antaranya kondisi ruas jalan di beberapa titik nagari/desa pada 10 kecamatan, dua pasar yang masih terdampak, sektor penginapan dan hotel, lima PAUD, 21 TK, serta kondisi layanan kesehatan.
Ia menyampaikan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubukbasung, saat ini masih dalam kondisi darurat dan mengalami overcrowded, sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan lanjutan dalam proses pemulihan.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta pejabat terkait lainnya. (pry)
